Cara Menghitung HPP untuk UMKM: Rumus & Contoh Usaha Dagang dan Produksi

1. Apa Itu HPP dan Kenapa UMKM Sering Salah Menghitungnya

Banyak usaha kecil merasa ramai pembeli tetapi uangnya tidak pernah bertambah. Penyebab yang paling sering bukan penjualan yang kurang, melainkan harga jual yang ditetapkan tanpa tahu biaya pokok sebenarnya. Biasanya yang dihitung hanya bahan utama, sementara kemasan, gas, tenaga sendiri, dan alat yang lama-lama aus tidak masuk hitungan.

HPP menjawab satu pertanyaan: berapa sebenarnya modal untuk setiap barang yang terjual? Tanpa angka itu, kamu tidak bisa tahu apakah diskon masih aman, apakah harga pesaing masuk akal, atau apakah sebuah produk sebaiknya dihentikan.

2. Rumus HPP Usaha Dagang (Beli lalu Jual Kembali)

Untuk warung, toko sembako, reseller, dan dropshipper yang menyimpan stok, HPP dihitung per periode, misalnya per bulan:

Pembelian bersih adalah pembelian dikurangi retur dan potongan dari pemasok. Ongkos kirim saat membeli barang dagangan ikut masuk HPP karena itu bagian dari biaya mendapatkan barang.

Kuncinya ada di hitung stok fisik di akhir periode. Tanpa itu, barang yang rusak, kedaluwarsa, atau hilang tidak pernah terlihat — padahal semuanya menggerus laba.

Kalau kamu dropshipper atau reseller tanpa stok

Dropshipper tidak menyimpan barang, jadi tidak ada persediaan awal dan akhir. HPP dihitung per pesanan: harga modal dari pemasok ditambah biaya yang kamu bayar untuk mendapatkan barang itu, misalnya biaya packing tambahan atau ongkos kirim yang ditagihkan pemasok ke kamu. Kalau pemasok memberi harga Rp 85.000 dan menagih packing kayu Rp 5.000, HPP pesanan itu Rp 90.000. Retur dan barang cacat yang tidak diganti pemasok juga harus dicatat, karena biayanya jatuh ke kamu, bukan ke pemasok.

3. Rumus HPP Usaha Produksi (Membuat Sendiri)

Untuk makanan rumahan, konveksi, kerajinan, dan usaha lain yang mengolah bahan menjadi produk, HPP dihitung per batch produksi:

Contoh: usaha keripik singkong membuat 100 bungkus dalam satu batch.

HPP per bungkus = Rp 570.000 ÷ 100 = Rp 5.700. Angka biaya di contoh ini ilustrasi; ganti dengan nota belanjamu sendiri.

4. Biaya yang Paling Sering Terlupa

• Upah diri sendiri. Kalau upah Rp 150.000 di contoh keripik dihapus, HPP turun menjadi Rp 4.200 per bungkus. Harga jual yang dihitung dari angka itu terlihat untung, padahal tenagamu tidak dibayar.
• Penyusutan alat. Wajan besar, peniris minyak, dan mesin sealer seharga total Rp 9 juta yang dipakai 2 tahun berarti biaya Rp 375.000 per bulan. Dengan 25 batch sebulan, itulah asal angka Rp 15.000 per batch.
• Bahan yang terbuang. Kulit singkong, minyak yang harus diganti, produk gosong atau remuk. Timbang hasil jadi, bukan hanya bahan mentah, lalu hitung HPP dari jumlah unit yang benar-benar layak jual.
• Ongkos kirim pembelian dan biaya parkir atau transport saat belanja bahan.

5. Kalau Harga Beli dari Pemasok Berubah

Harga bahan sering naik di tengah bulan. Misalnya kamu masih punya 20 unit stok lama seharga Rp 10.000 per unit, lalu membeli 30 unit baru seharga Rp 12.000. Bulan itu terjual 25 unit. Ada dua cara umum menghitung HPP-nya:

• Masuk pertama keluar pertama (FIFO): stok lama dianggap terjual lebih dulu. HPP = 20 × Rp 10.000 + 5 × Rp 12.000 = Rp 260.000.
• Rata-rata: harga rata-rata = (Rp 200.000 + Rp 360.000) ÷ 50 = Rp 11.200 per unit. HPP = 25 × Rp 11.200 = Rp 280.000.

Keduanya sah untuk pencatatan usaha kecil. Yang penting konsisten dari bulan ke bulan. Untuk menetapkan harga jual berikutnya, pakai harga beli terbaru (Rp 12.000), karena stok lama yang lebih murah akan segera habis.

6. Dari HPP ke Harga Jual: Markup vs Margin

Kesalahan klasik: ingin untung 40%, lalu HPP dikali 1,4. Hasilnya bukan margin 40%, melainkan markup 40%. Perbedaannya besar:

HPP Rp 5.700 per bungkus. Markup = HPP × (1 + target). Margin = HPP ÷ (1 − target).

Dengan harga Rp 9.500 per bungkus, satu batch 100 bungkus menghasilkan laba kotor Rp 380.000. Kalau produksi 25 batch sebulan, laba kotornya Rp 9,5 juta dari omzet sekitar Rp 23,75 juta — sebelum biaya penjualan dan biaya usaha lain seperti sewa atau cicilan modal.

7. Biaya dan Aturan UMKM 2026 yang Perlu Masuk Hitungan

• PPh final 0,5% tanpa batas waktu. PP No. 20 Tahun 2026 menghapus batas waktu pemakaian PPh final 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar setahun. Omzet sampai Rp 500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak. Contoh: omzet Rp 720 juta setahun → pajak (Rp 720 juta − Rp 500 juta) × 0,5% = Rp 1,1 juta.
• Biaya QRIS. Sampai 30 September 2026, usaha mikro bebas biaya QRIS untuk transaksi sampai Rp 500.000 dan dikenai 0,3% di atasnya; usaha kecil, menengah, dan besar dikenai 0,7%. Mulai 1 Oktober 2026, semua kategori merchant bebas biaya untuk transaksi sampai Rp 100.000.
• Modal KUR. Pemerintah menetapkan bunga KUR Super Mikro 3% efektif per tahun, serta KUR Mikro dan Kecil untuk sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor 6% efektif per tahun. Bunga pinjaman modal bukan HPP, tetapi harus ikut ditutup oleh laba usaha.

8. Checklist Sebelum Menetapkan Harga

1. Kumpulkan nota belanja bahan satu periode dan hitung stok fisik.
2. Masukkan upah tenagamu sendiri dan penyusutan alat.
3. Hitung HPP per unit dari jumlah produk yang benar-benar layak jual.
4. Tambahkan biaya penjualan: komisi platform, QRIS, ongkir yang ditanggung.
5. Tentukan target margin dari harga jual, bukan markup dari HPP.
6. Cek ulang setiap kali harga bahan utama naik.

Kalau berjualan lewat marketplace, hitung juga potongan platformnya di Kalkulator Untung Jualan Online supaya margin yang terlihat bukan margin sebelum potongan.

Pertanyaan yang Sering Ditanya

Sumber & Referensi

• PP No. 20 Tahun 2026 (PDF, JDIH Kemenkeu) (perubahan PPh final UMKM)
• PP No. 55 Tahun 2022 (PDF, JDIH Kemenkeu) (omzet sampai Rp 500 juta tidak dikenai pajak)
• Bank Indonesia — Perluasan MDR QRIS 0% mulai 1 Oktober 2026
• Bank Indonesia — Ketentuan MDR QRIS
• Kemenko Perekonomian — Kredit Program & suku bunga KUR 2026

Baca juga